Abdul Mughis
SEMARANG (jatengtoday.net) – Era teknologi digital membuat peradaban semakin bebas. Pergaulan generasi muda juga makin mengkhawatirkan. Pola komunikasi di lini massa media sosial kian beringas.
Perilaku kenakalan remaja, pergaulan bebas, hingga mengarah tindakan kriminal menjadi pemandangan yang mudah ditemui. “Jika generasi mulai krisis moral dan semakin brutal, itu pertanda pendidikan karakter gagal,” ungkap Ketua Dewan Pembina Universitas PGRI Semarang, Sudharto, belum lama ini.
Ia mengaku prihatin dan khawatir melihat perkembangan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.
“Aksi brutal merupakan bentuk kegagalan sekolah menyiapkan anak memiliki karakter yang baik,” tegasnya.
Semestinya, kata Sudharto, tugas sekolah adalah menyiapkan bagaimana agar anak-anak atau generasi muda memiliki karakteristik yang bagus. Indikator mulai berkurangnya pendidikan moral, budaya sopan santun, maupun “unggah-ungguh” kian mudah ditemui dalam komunikasi keseharian.
Sudharto melihat adanya kekeliruan dalam penerapan proses pendidikan, belajar dan mengajar. “Pendidikan karakter di sekolah hanya bersifat pengajaran. Sekolah mestinya mulai melatih bagaimana implementasi pendidikan karakter. Sekolah juga harus mampu memberikan pelatihan bagaimana pendidikan karakter, tidak hanya sekedar teori bagaimana pendidikan karakter tersebut,” bebernya.
Lebih lanjut, kata dia, saat ini memang sudah ada pedoman Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah. Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif.
“Banyak nilai pendidikan karakter yang harus diberikan kepada siswa. Seperti kedisiplinan, kejujuran, menghargai orang lain dan seterusnya. Kalau yang diajarkan hanya teori saja ya jadinya seperti ini,” katanya.
Dalam pedoman PPK di sekolah, lanjut Sudharto, semua diserahkan kepada guru. Sedangkan orang tua siswa tidak dilibatkan. “Guru tidak sepenuhnya mengerti mengenai pendidikan karakter,” katanya.
Lebih lanjut, pendidikan karakter telah sejak lama digaungkan. Tetapi implementasi di sekolah masih banyak yang tidak memahami. Tidak ada upaya penguatan pendidikan karakter dengan lebih menekankan praktik atau pelatihan hingga pola asuh orang tua.
“Teorinya sudah, semua guru bertanggung jawab untuk mengajarkan pendidikan karakter, namun pelatihannya yang belum, libatkan orang tua siswa,” katanya.
Menurutnya, persoalan seperti ini mestinya manjadi catatan bagi dunia pendidikan di Indonesia untuk berbenah. Khususnya di Kota Semarang. “Sekolah harus menemukan formula pendidikan karakter agar tak hanya sebatas teori saja,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Dyslexia Parents Support Group (DPSG) Jawa Tengah, Dian Ayu Hapsari mengakui permasalahan kenakalan remaja, maupun pergaulan bebas di Kota Semarang, termasuk kategori parah.
“Semakin terekspos kenakalan remaja, seperti adanya geng motor, seks bebas, LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) dan lain-lain, semua semakin terekspos. Termasuk parah,” katanya.
Mengapa kenakalan remaja dari tahun ke tahun bukan berkurang, tapi bahkan cenderung “menjadi-jadi”? Menurut Dian, kenakalan remaja bermula dari kualitas pendidikan anak dalam keluarga.
“Perilaku dan emosi anak di bawah umur tergantung pada pola asuh orang tua,” ungkapnya. (*)
editor : ricky fitriyanto
